[SIARAN PERS]
Nomor: 015/RILIS/BKN/V/2021
Untuk memenuhi target terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan target satu data Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta seluruh ASN dan Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Non-ASN untuk melakukan pemutakhiran ( updating) data dan riwayat pribadi secara mandiri mulai Juli – Oktober 2021. Setiap ASN dan PPT Non-ASN cukup melakukan pemutakhiran data dan riwayat pribadinya melalui akses daring ke dalam Aplikasi MySAPK berbasis gawai ( mobile) dan website yang ditetapkan BKN sebagai otentifikasi data ASN dan PPT Non-ASN.
Pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT Non-ASN secara elektronik Tahun 2021 ini menyasar dua aspek penting, yakni untuk mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dapat menciptakan interoperabilitas data ASN; dan meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya Satu Data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Untuk prosedur pelaksanaan pemutakhiran, BKN sudah menerbitkan Keputusan Kepala BKN Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN Secara Elektronik Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021.
Jakarta – Humas BKN, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah menjelaskan setelah penyederhanaan Birokrasi dilakukan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019, Badan KepegawaianNegara (BKN) dan Kementerian PANRB menyusun berbagai kebijakan dan aturan teknis perihal pengembangan karier para pejabat fungsional. Kebijakan dan aturan teknis itu di antaranya menyangkut kenaikan pangkat para pejabat fungsional dan dalam aspek kesejahteraan yang tidak merugikan para PNS yang jabatannya dialihkan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Hal itu disampaikan Imas saat menjadi keynote speaker pada Workshop Pembinaan Jabatan FungsionalKepegawaian Kamis, (18/3/2021) di Hotel Ciputra Jakarta.
